Asap dan Keadilan
Penulis dan Pengamat Sosial, Bahren Nurdin diantara kepungan asap selimuti Kota Jambi
Asap dan Keadilan
Oleh: Bahren Nurdin
(Pengamat Sosial)
Kota Jambi kembali diselimuti kabut asap. Langit yang biasanya terbuka berubah menjadi kelabu. Jarak pandang berkurang. Masker kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Sekolah pun ikut terdampak. Pemerintah Kota Jambi kembali memperpanjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP mulai 17 September 2026 setelah kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat. Pemantauan pada 16 September malam menunjukkan ISPU parameter PM2.5 mencapai 283.
Tetapi bagi saya, kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan. Ia adalah persoalan keadilan.
Kita perlu bertanya: siapa yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang berisiko menimbulkan kebakaran, dan siapa yang harus menanggung akibatnya?
Jika ada sekelompok orang yang mendapatkan keuntungan, sementara masyarakat luas harus menghirup asap, anak-anak harus belajar dari rumah, pekerja terganggu aktivitasnya, dan negara harus mengeluarkan biaya untuk penanganan, maka ada persoalan keadilan yang harus dibicarakan.
Jangan sampai keuntungan dinikmati segelintir orang, sementara kerugiannya ditanggung masyarakat. Perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi masyarakat menanggung asapnya. Pemilik modal mendapatkan hasil, tetapi masyarakat harus membayar dengan kesehatan dan kenyamanan hidup.
Tentu kita tidak boleh sembarangan menuduh siapa yang menyebabkan kebakaran. Setiap tuduhan harus dibuktikan. Tetapi justru karena itulah pengawasan harus kuat. Aktivitas yang memiliki risiko terhadap kebakaran hutan dan lahan tidak boleh hanya diawasi ketika asap sudah memenuhi kota.
Di sinilah persoalan lainnya muncul: kegagalan pencegahan. Kita sering memiliki kebiasaan yang sama. Ketika masalah belum terlihat, kita tenang. Ketika masalah sudah membesar, kita panik.
Saat api belum terlihat, kita merasa semuanya baik-baik saja. Ketika asap sudah masuk kota, barulah masker dibagikan, sekolah diliburkan, PJJ diberlakukan, dan berbagai langkah darurat dilakukan. Padahal, Karhutla boleh menjadi persoalan musiman, tetapi pencegahannya tidak boleh musiman. Penanggulangan kebakaran hutan seharusnya berlangsung sepanjang tahun dan sepanjang zaman. Bukan hanya ketika musim kemarau datang.
Perusahaan yang memiliki wilayah konsesi dan potensi risiko harus diawasi sepanjang tahun. Sistem peringatan dini harus bekerja sebelum api membesar. Pemeriksaan lapangan tidak boleh menunggu munculnya asap.
Dan jika ditemukan pelanggaran yang terbukti, jangan berhenti pada teguran administratif yang tidak menimbulkan efek jera. Yang lalai harus bertanggung jawab. Yang melanggar harus dihukum. Denda harus memberikan efek jera. Bahkan izin usaha harus dapat dievaluasi ketika pelanggaran serius dan terbukti terjadi.
Kita tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai memadamkan api. Kita membutuhkan tata kelola yang mampu membuat api tidak perlu dipadamkan.
Tetapi ada persoalan yang lebih dalam lagi. Saya khawatir masyarakat mulai lelah. Lelah melihat asap datang dan pergi. Lelah mengeluh. Lelah bertanya. Lelah mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Pada awalnya masyarakat marah. Kemudian mengeluh. Lalu bertanya. Setelah itu, mungkin mereka mulai terbiasa.
Inilah yang saya sebut sebagai normalisasi masalah. PJJ menjadi biasa. Masker menjadi biasa. Udara buruk menjadi biasa. Setiap tahun kita mengalami hal yang sama, lalu perlahan muncul kalimat yang paling berbahaya: “Memang setiap tahun begini.”
Kalimat itu sederhana. Tetapi di baliknya ada sesuatu yang serius: kepasrahan sosial. Masyarakat yang sudah terlalu sering menghadapi masalah yang sama bisa kehilangan energi untuk memprotes. Bukan karena mereka setuju, tetapi karena mereka tidak lagi yakin bahwa keluhan mereka akan mengubah keadaan.
Mau mengadu kepada siapa? Mau mengeluh kepada siapa? Mau berharap kepada siapa? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak menemukan jawaban yang meyakinkan, jalan terakhir yang dipilih masyarakat sering kali adalah menerima keadaan. Pasrah!
Padahal, masalah sosial yang dinormalisasi akan jauh lebih sulit diselesaikan. Karena ketika sesuatu yang salah sudah dianggap biasa, kita tidak lagi merasa perlu memperbaikinya. Di sinilah kabut asap seharusnya menjadi cermin. Bukan hanya cermin bagi pemerintah. Bukan hanya bagi perusahaan. Tetapi juga bagi kita semua.
Apakah kita ingin setiap tahun mengulang pola yang sama? Menunggu kemarau. Menunggu api. Menunggu asap. Membagikan masker. Mengubah sekolah menjadi PJJ. Menunggu hujan. Kemudian kembali normal.
Lalu tahun depan mengulanginya lagi. Kalau begitu, kita sebenarnya bukan sedang menyelesaikan masalah. Kita hanya sedang belajar hidup bersama masalah. Padahal, masyarakat tidak seharusnya dipaksa menjadi terbiasa dengan udara yang tidak sehat.
Pemerintah perlu memperkuat pencegahan sepanjang tahun. Pengawasan harus berbasis risiko dan tidak boleh berhenti ketika musim hujan datang. Perusahaan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari tanggung jawab pencegahan, bukan hanya sebagai pihak yang dicari ketika kebakaran sudah terjadi.
Dan masyarakat harus diberi ruang untuk ikut mengawasi. Sebab udara adalah milik kita bersama. Tidak ada pagar perusahaan yang mampu menahan asap agar hanya berada di wilayah konsesi. Tidak ada batas administratif yang mampu menghentikan asap ketika angin membawanya ke permukiman.
Karena itu, tanggung jawab atas udara juga harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Namun tanggung jawab bersama bukan berarti tanggung jawab menjadi kabur. Justru harus jelas siapa melakukan apa, siapa mengawasi siapa, siapa bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran, dan apa konsekuensinya.
Keadilan bukan berarti semua orang mendapatkan akibat yang sama. Keadilan berarti mereka yang menikmati manfaat tidak boleh membiarkan masyarakat menanggung risikonya sendirian. Kabut asap hari ini seharusnya tidak hanya membuat kita memakai masker. Ia seharusnya membuat kita membuka mata.
Apa yang paling berbahaya dari kabut asap bukan hanya asapnya. Yang lebih mengerikan adalah ketika kita mulai terbiasa menghirupnya. Karena pada saat itu, mungkin bukan hanya udara yang sedang sakit. Daya kritis masyarakat juga sedang sekarat.
Redaksi
