Keluhan Petani Sawit Soal TBS, Begini Kata Mazlan Hearing dengan 8 PKS Tebo - Portal Media Online

21 Juni, 2022

Keluhan Petani Sawit Soal TBS, Begini Kata Mazlan Hearing dengan 8 PKS Tebo

 

DPRD Tebo gelar RDP dengan 8 Perusahaan Kelapa Sawit Tebo

TEBO - Persoalan yang terjadi dimasyarakat saat ini adalah pabrik yang ada di Kabupaten Tebo tidak menerima tandan buah segar (TBS).

Melihat hal itu yang terjadi ditengah masyarakat maka pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo mengundang sejumlah Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) yang berada di Kabupaten Tebo.

Hari ini Selasa (21/6/2022) DPRD menghadirkan 8 PKS untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Tujuan DPRD mengundang pimpinan PKS untuk mengetahui persoalan yang terjadi ditengah masyarakat saat ini.

Ketua DPRD Tebo menyebut, dari beberapa persoalan ini dapat disimpulkan, permasalahan ini terjadi dari arah hilir, artinya ini bukan persoalan pabriknya namun untuk mengeluarkan CPO untuk di ekspor ini yang menjadi kendala, terutama di pelabuhan Talang Duku Jambi..

Kata Mazlan, sementara itu pihak pabrik untuk menampung CPO di 8 PKS kapasitasnya juga belum maksimal.

“Dari kapasitas pengolahan 30-45 ton, tapi penampungan tangki juga belum maksimal,ini juga salah satu kendala dari PKS,” kata Mazlan.

Dikatakan Mazlan, hampir semua PKS persoalan soal kelancaran pengiriman CPO di hilir. Sedangkan TBS dari masyarakat harus ditampung oleh PKS. Melihat tangki penampungannya kapasitasnya belum maksimal.

“Ada beberapa PKS cuman bisa menampung sampai 3.000 ton, 2.500 ton bahkan ada kapasitas 30 ton cuman mempunyai tangki penampungan CPO 1.600 ton,” kata Mazlan.

Daya tampung CPO tidak bisa lebih dari 30 hari, dan setiap PKS berbeda-beda daya tahan tampung CPO ada yang 3 hari dan ada yang 7 hari, namun tidak lebih dari sebulan.

Kata Mazlan, yang jelas sesuai hasil RDP hari ini pihak PKS harus menyampaikan by data terhadap stok CPO yang ada di penampungan PKS. Terus ada juga penampungan kernel nya.

Menurut Mazlan, dari data yang disampaikan dirinya melihat persoalan yang hilirisasi, pelabuhan talang duku.

Mazlan menyebut, pihak PKS menyampaikan minta waktu selama dua hari.

“Dari data itu nanti, kami pelajari dan kami analisa, dan ini kami bawa ke gubernur, mungkin bisa langsung ke Menteri bahkan Presiden,” pungkas nya.

Penulis : Sobirin
Editor : Ade Sukma

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda