TEBO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi Maju Bersama. Dalam proses penyidikan tersebut, pihak kejaksaan telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk Ketua Koperasi Maju Bersama, Azri.
Kasi Pidsus Kejari Tebo, Novy Saputra, SH, saat dikonfirmasi pada Kamis (29/10/2026), membenarkan adanya pemeriksaan saksi-saksi serta kegiatan pemeriksaan langsung di lapangan. Menurut Novy, proses penyidikan masih berjalan dan pihaknya terus mengumpulkan keterangan untuk mendalami perkara tersebut.
“Sudah banyak saksi yang kita mintai keterangan, dan masih ada juga yang belum,” ungkap Novy Saputra.
Ia menambahkan, pemanggilan saksi-saksi telah dilakukan pada Jumat dan Sabtu pekan sebelumnya. Namun, pihak kejaksaan belum merinci jumlah keseluruhan saksi yang telah diperiksa maupun materi pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara itu, Ketua Koperasi Maju Bersama, Azri, menjelaskan bahwa koperasi yang dipimpinnya memperoleh izin Hutan Tanaman Rakyat melalui perubahan status kawasan hutan produksi (HP) menjadi HTR pada 2010. Ia menyebutkan luas izin yang diperoleh mencapai 226.374 hektare. Azri juga menerangkan bahwa koperasi pernah mengikuti program pembiayaan yang dicanangkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H).
Menurut Azri, pihaknya mengajukan pembiayaan kepada kementerian terkait, kemudian dilakukan evaluasi terhadap lokasi kegiatan. Setelah proses tersebut, dibuat perjanjian pembiayaan di hadapan notaris di Muara Bungo. Ia menyebut pembiayaan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pada sekitar 300 hektare lahan, dengan nilai kurang lebih Rp 8 juta per hektare, untuk kebutuhan penebasan lahan (stacking), pembibitan, dan pemeliharaan tanaman.
Azri mengakui bahwa kewajiban pembayaran pinjaman seharusnya mulai dilakukan pada 2019. Namun, menurut keterangannya, terdapat kendala teknis di lapangan dan persoalan penyertaan dana kepada koperasi. Ia menyebut koperasi baru melakukan dua kali penyetoran, masing-masing sebesar Rp 6 juta dan Rp 5 juta.
Selanjutnya, penagihan pinjaman dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Jambi. Azri menyebut nilai pokok utang yang harus diselesaikan sekitar Rp1,4 miliar dan mengakui belum ada pembayaran lanjutan hingga muncul ancaman penyitaan barang.
Terkait pemanggilan oleh Kejari Tebo, Azri mengatakan dirinya hadir untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan tersebut. Ia menilai persoalan yang dihadapi koperasi merupakan masalah utang-piutang yang seharusnya diselesaikan melalui ranah perdata, bukan tindak pidana korupsi. Meski demikian, proses hukum masih berjalan dan penentuan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh.
Redaksi
