Portal Media Online : News
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label News. Tampilkan semua postingan

31 Oktober, 2026

Rimbo Lautan Api, 6 Unit Damkar Dikerahkan

 

Paaar Unit 6 Rimbo Bujang dikepung lautan Api, Minggu (31/10/26)

TEBO - Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Unit 6, Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, pada malam Minggu (31/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB. 

Peristiwa tersebut mengundang perhatian warga setempat yang berupaya menyaksikan proses pemadaman api. Untuk menjinakkan kobaran api, petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Tebo langsung mengerahkan empat unit armada ke lokasi kejadian. Petugas berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak semakin meluas dan merambat ke bangunan lainnya.

Saat dikonfirmasi, Kabid Damkar Kabupaten Tebo Habibi menyampaikan bahwa saat ini empat unit armada sudah berada di lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan tambahan armada dari wilayah Tebo Tengah dan Tebo Ulu guna membantu proses pemadaman.

"Untuk sementara, kami belum bisa memastikan dari mana sumber api berasal maupun berapa total kerugian akibat kebakaran ini. Saat ini petugas masih fokus berupaya memadamkan api," ungkapnya.

Redaksi

30 Oktober, 2026

Dugaan Korupsi Pembangunan HTR, Jaksa Sudah Panggil Banyak Saksi

Kasi Pidsus Kejari Tebo, Novy Saputra

TEBO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi Maju Bersama. Dalam proses penyidikan tersebut, pihak kejaksaan telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk Ketua Koperasi Maju Bersama, Azri.

Kasi Pidsus Kejari Tebo, Novy Saputra, SH, saat dikonfirmasi pada Kamis (29/10/2026), membenarkan adanya pemeriksaan saksi-saksi serta kegiatan pemeriksaan langsung di lapangan. Menurut Novy, proses penyidikan masih berjalan dan pihaknya terus mengumpulkan keterangan untuk mendalami perkara tersebut.

“Sudah banyak saksi yang kita mintai keterangan, dan masih ada juga yang belum,” ungkap Novy Saputra. 

Ia menambahkan, pemanggilan saksi-saksi telah dilakukan pada Jumat dan Sabtu pekan sebelumnya. Namun, pihak kejaksaan belum merinci jumlah keseluruhan saksi yang telah diperiksa maupun materi pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua Koperasi Maju Bersama, Azri, menjelaskan bahwa koperasi yang dipimpinnya memperoleh izin Hutan Tanaman Rakyat melalui perubahan status kawasan hutan produksi (HP) menjadi HTR pada 2010. Ia menyebutkan luas izin yang diperoleh mencapai 226.374 hektare. Azri juga menerangkan bahwa koperasi pernah mengikuti program pembiayaan yang dicanangkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H).

Menurut Azri, pihaknya mengajukan pembiayaan kepada kementerian terkait, kemudian dilakukan evaluasi terhadap lokasi kegiatan. Setelah proses tersebut, dibuat perjanjian pembiayaan di hadapan notaris di Muara Bungo. Ia menyebut pembiayaan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pada sekitar 300 hektare lahan, dengan nilai kurang lebih Rp 8 juta per hektare, untuk kebutuhan penebasan lahan (stacking), pembibitan, dan pemeliharaan tanaman.

Azri mengakui bahwa kewajiban pembayaran pinjaman seharusnya mulai dilakukan pada 2019. Namun, menurut keterangannya, terdapat kendala teknis di lapangan dan persoalan penyertaan dana kepada koperasi. Ia menyebut koperasi baru melakukan dua kali penyetoran, masing-masing sebesar Rp 6 juta dan Rp 5 juta. 

Selanjutnya, penagihan pinjaman dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Jambi. Azri menyebut nilai pokok utang yang harus diselesaikan sekitar Rp1,4 miliar dan mengakui belum ada pembayaran lanjutan hingga muncul ancaman penyitaan barang.

Terkait pemanggilan oleh Kejari Tebo, Azri mengatakan dirinya hadir untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan tersebut. Ia menilai persoalan yang dihadapi koperasi merupakan masalah utang-piutang yang seharusnya diselesaikan melalui ranah perdata, bukan tindak pidana korupsi. Meski demikian, proses hukum masih berjalan dan penentuan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh.

Redaksi

28 Oktober, 2026

Modus Busuk Fauzan, Ritual Pengobatan Santri jadi Pintu Masuk Aksi Persetubuhan

Terdakwa Fauzan divonis Hakim PN Tebo 15 tahun penjara

TEBO - Kasus dugaan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Tebo akhirnya memasuki babak akhir.


Terdakwa Ahmad Fauzan (37), pengasuh sekaligus tenaga pendidik Pondok Pesantren Raudhatul Falah Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tebo.

Vonis tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua di Ruang Sidang Cakra dalam sidang terbuka di PN Tebo, Rabu (28/10/2026).

"Terdakwa Ahmad Fauzan bin Usmani terbukti secara sah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, menjatuhkan kepada saudara hukuman penjara selama 15 tahun," kata Hakim Ketua saat membacakan amar putusan.

Selain pidana penjara, hakim juga menetapkan barang bukti perkara tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Terungkapnya kasus predator berbalut seragam ustaz ini bermula dari laporan masyarakat ke Polsek Tengah Ilir pada 4 Juni 2026.

Dari hasil penyelidikan Polres Tebo, pelaku memanfaatkan relasi kuasa dan kedekatannya sebagai pengasuh pondok. Kepada para korban, ia mengaku mampu mengobati trauma masa lalu melalui sebuah ritual khusus.

Ritual itulah yang kemudian menjadi pintu masuk aksi bejat persetubuhan dan pencabulan. Aksi itu diduga dilakukan pelaku sejak awal 2024 hingga 3 Juni 2026 di lingkungan pondok.

Polres Tebo dalam konferensi pers pada 8 Juni 2026 membenarkan penangkapan tersebut. Sedikitnya tujuh santriwati dengan rentang usia 16 hingga 19 tahun menjadi korban, bahkan ada yang sampai melahirkan.

Redaksi

4 bulan Berkonflik, Warga Puntikalo Minta Polda Berantas PETI Teluk Langkap

Warga Puntikalo Stres, Puluhan Rakit Dompeng Warga Teluk Langkap Masuk ke Desa Puntikalo

TEBO - Sudah 4 bulan konflik warga Desa Puntikalo dengan Desa Teluk Langkap tak kunjung reda. Masyarakat Desa Puntikalo sudah muak dan stres dengan persoalan tersebut. Pasalnya mulai dari penangkapan rakit dompeng, blokade jalan, rapat antar tokoh masyarakat hingga penindakan oleh polisi tapi semuanya menemukan jalan buntu.

Bahkan penindakan oleh sejumlah aparat dengan membakar rakit dompeng tak membuat jera warga Teluk Langkap. Bisa dipastikan ada puluhan jumlah rakit dari Desa Teluk Langkap masuk ke wilayah Puntikalo. Ini terjadi pasca sungai di wilayah Desa Teluk Langkap sudah habis di dompeng dan sudah tidak ada potensi kandungan emasnya.

"orang tu (rakit teluk lagkap) hampir tiap hari masuk. sekali masuk bisa sampe 10 rakit,"kata warga Putikalo yang enggan disebutkan namanya.

Kata sumber menyebutkan, pola operasi rakit Teluk Langkap yang akan masuk ke desa Punti Kalo yakni bertahap. 3 rakit mulai coba masuk, selanjutnya menyusul 10 rakit dibelakang. Upaya pengusiran sudah kerap dilakukan warga Puntikalo, namun 2 jam berikutnya masuk kembali. "macam tu terus orang tu bang. yang lebih nekat lagi, antara jam 02.00 hingga 05.00 ketika warga Puntikalo terlelap tidur, mereka beroyotan masuk," terang sumber meyakini.

Kendati demikian warga Puntikalo berharap persoalan konflik PETI di desa Puntikalo dan Teluklangkap cepat usai. Warga meminta Kapolda Jambi cepat merespon konflik PETI yang tak kunjung usai ini. "mohon pak Kapolda tertibkan aktivitas PETI di Desa Teluk Langkap ini. karena sudah meresahkan. bukan cuma konflik sosial, tapi dampak dari dompeng lainnya ialah kerusakan lingkungan," pintanya.

Redaksi

25 Oktober, 2026

Polisi Amankan Sejumlah Siswa SMKN 1 Tebo Diduga Gangster

 

Sejumlah siswa SMKN 1 Tebo diduga gangster diamankan Polisi

TEBO - Pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2026 Pukul 10.30 Wib Piket Fungsi Polres Tebo bersama Polsek Tebo Tengah mengamankan sejumlah siswa yang diduga Gangster di SMK N 1 Tebo

Adapun barang bukti yang di amankan 4 buah Senjata tajam jenis 3 buah Celurit dan 1 buah Sisir gergaji.

Menurut pengakuan dari siswa yang diamankan tersebut 
Pada bulan September lalu berdasarkan video geng motor yang viral di Kabupaten Tebo, kelompok Geng Barat Enjoy menerima ajakan/tantangan dari kelompok geng motor asal Kabupaten Bungo untuk melakukan aksi tawuran di area Pal 12, namun tawuran tersebut batal terjadi.

Pukul 11.30 Wib Para siswa membuat surat pernyataan untuk tidak terlibat kembali ke dalam kelompok gangster di Kab. Tebo, didampingi oleh orang tua masing-masing.

Kapolsek Tebo Tengah,Iptu Rhomadian membenarkan, anggota telah mengamankan sejumlah siswa SMKN 1 Tebo yang diduga merupakan kelompok gangster. 'iya benar anggota kita, baik dari Poksek Tebo Tengan dan Polres Tebo sudah mengamankan sejumlah siswa SMKN 1 Tebo beserta barang bukti berupa sajam," terang Kapolsek.

Redaksi

21 Oktober, 2026

Orang Tua Lapor Polisi Gegara Tak Terima Anaknya Disetubuhi Pacar

 

Pelaku Persetubuhan JH Diamankan Polisi Guna Mempertanggung jawaban perbuatannya

TEBO - Seorang remaja 18 tahun inisial JH ditangkap polisi karena nekat menyetubuhi pacarnya yang masih berusia 17 tahun.

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Frasetyawan mengatakan remaja inisial JH ditangkap di salah satu rumah Rabu (20/10/26)..

Penangkapan bermula ketika orang tua korban mengetahui anaknya tidak berada di tempat magang di Kota Jambi.

Peristiwa tersebut bermula pada Jumat (16/10/2026) sekitar pukul 17.00 WIB, saat pelapor menjemput anaknya yang sedang menjalani magang di Kota Jambi. 

Namun, setibanya di lokasi, pelapor mendapati anaknya sudah tidak berada di tempat magang. Pelapor kemudian mencoba menghubungi nomor telepon anaknya, tetapi tidak aktif. 

Merasa khawatir, pelapor selanjutnya mendatangi Polresta Jambi untuk meminta bantuan guna mengetahui keberadaan anaknya.
Setelah dilakukan penelusuran, keberadaan anak pelapor diketahui berada di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. 

Pelapor kemudian menuju Polsek Rimbo Bujang untuk melakukan pencarian. Petugas akhirnya menemukan korban di Jalan 21, Desa Perintis, tepatnya di rumah terlapor. Saat dimintai keterangan, korban mengaku telah disetubuhi oleh terlapor. 

Atas kejadian tersebut, pelapor merasa dirugikan dan melaporkannya ke Polres Tebo untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetyawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan terduga pelaku setelah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana tersebut. Terduga pelaku berinisial JH, yang masih berusia 18 tahun dan merupakan warga Kecamatan Rimbo Bujang, kini telah ditahan di Polres Tebo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"pengakuan pelaku (JH), ini dilakukannya sebanyak dua kali kepada pacarnya," sebut Kasat.

Atas dugaan perbuatannya, JH disebut dikenakan Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara serta Pasal 415 huruf b KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Meski demikian, proses hukum masih berjalan dan status JH sebagai terduga pelaku harus tetap dihormati sesuai asas praduga tak bersalah.

Redaksi

17 Oktober, 2026

Polisi Temukan Empat Paket Sabu di Tegah Kebun Warga

Polisi Grebek Sarang Narkoba di Kebun Warga

TEBO – Operasi gabungan Opsnal  Satnarkoba, Satintelkam Polres Tebo dan Posek Tebo Ulu menggerebek lokasi diduga sebagai sarang narkoba  jenis sabu. Gubuik yang  dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba berada di tengah kebun warga, tepatnya di RT 01, Teluk Pandan, Desa Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Tebo, Jeky. Petugas melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Dalam operasi tersebut, petugas membongkar dan memusnahkan sebuah gubuk yang berada di lahan pertanian milik warga dan diduga digunakan sebagai tempat berkumpul untuk mengonsumsi narkoba.

Saat dikonfirmasi, Kabag Ops Polres Tebo, Jeky, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya membersihkan lokasi yang diduga menjadi sarang penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Menurutnya, operasi itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas instruksi Kapolri.

Jeky menjelaskan, dari hasil pemeriksaan di lokasi pertama, petugas tidak menemukan barang yang diduga narkotika. Meski demikian, petugas tetap melakukan pemusnahan terhadap gubuk yang diduga dijadikan tempat pesta sabu-sabu. Setelah itu, tim bergerak menuju Desa Bambu, tepatnya di Dusun Ladang Panjang, untuk melakukan pemeriksaan serupa.

Di lokasi kedua, petugas kembali menghancurkan sebuah tempat yang diduga dijadikan sebagai markas penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan empat paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. 

Temuan tersebut menjadi bagian dari upaya penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Tebo. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai pihak yang diduga memiliki barang tersebut maupun perkembangan penanganan kasusnya.

Redaksi

Penertiban PETI di Desa Teluk Pandak, Dihadang Pasukan Berdaster

  

Pasukan berdaster emak-emak di Desa Teluk Pandak hadang polisi saat penertiban PETI, Sabtu (6/10/26)

TEBO - Pemandangan tak lazim terlihat saat anggota polisi dari Polres Tebo dan Polsek Tebo Tengah menggelar operasi penertiban PETI di Desa Teluk Pandak Kec Tebo Tengah, Sabtu, (16/10/26). Pasalnya puluhan anggota polisi saat hendak patroli ke lokasi PETI, sontak dikagetkan dengan penghadangan sejumlah pasukan berdaster (emak-emak). Operasi penertiban PETI ini Untuk menindaklanjuti instruksi Kapolres Tebo tentang Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

"pak polisi ke ilir, kami ikut jugo ke ilir. pokoknyo pak polisi terjun ke aek kami ngikut jugolah," sebut emak-emak dengan lantang.

Emak - emak yang memakai pakaian serba kuning, sedianya menunggu anggota di pinggir jalan. Yqng hendak ke Sungai Batanghari hingga masuk kedalam wilayah Desa Teluk Pandak.

Kapolsek Tebo Tengah Iptu Rhomadian mengaku, mereka menolak penertiban yang dilakukan anggota. Namun tetap mengecek ke Sunga Batanghari, dan ternyata tidak ada lagi rakit. Hanya ditemukan galon yang mengambang. Saat pengecekan pun, emak - emak itu juga ikut anggota untuk itu dilakukan himbauan.

"Kita ke sana tidak ada lagi dompeng sehingga himbauan disampaikan ke ibu - ibu itu, agar tidak mendompeng karena merusak lingkungan," ungkapnya. Sabtu (17/10/2026).

Kendati demikian, tampaknya mereka tetap menolak saat diberi himbauan dan berkilah untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Sehingga, anggota kembali ke kantor Polres Tebo.

Redaksi




15 Oktober, 2026

Puntikalo Vs Teluk Langkap, Rakit Dibakar Satu Warga jadi Korban

 

Kesal langgar kesepakatan, warga bakar rakit dompeng

TEBO - Kembali konflik penolakan aktivitas penambang emas tanpa izin (Peti) atau Dompeng Sungai yang beroperasi di sungai Batanghari, antara warga desa Puntikalo dan Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 

Peristiwa tersebut menurut informasi di dapat terjadi sekira pukul 11.45 Wib namun hingga sekira pukul 13.30 Wib, pada Kamis 15 Oktober 2026, di duga massa dari Puntikalo membakar satu rakit Peti, setelah mesinnya dipreteli terlebih dulu. Bahkan menurut informasi terdapat korban satu orang dilarikan ke rumah sakit. 

Sementara itu Kades Puntikalo, Faharizal membenarkan, peristiwa pembakaran rakit Peti oleh warga,"ujarnya dihubungi via ponsel, Kamis 15 Oktober 2026.

Faharizal menjelaskan, rakit yang di bakar warga dalam keadaan sedang beraktivitas telah memasuki wilayah desa Puntikalo. 

Dikatakannya, dengan kejadian hari ini rencananya, ungkap Faharizal, masyarakat akan kembali rapat untuk menegaskan barang bukti yang didapat apakah diserahkan ke Polsek atau Polres atau kemana.

Masyarakat menekankan kepada Kades Teluk Langkap untuk bertanggungjawab dan bertandatangan terhadap aktivitas Peti yang sudah melanggar kesepakatan untuk menarik mundur Rakitnya. 

Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak penegak hukum setempat terkait dengan peristiwa tersebut. 

Redaksi

14 Oktober, 2026

Geram Audit DD Sungai Rambai Molor, Warga Gruduk Inspektorat

 

Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Tebo, Evi Hanifah, SH

TEBO – Sejumlah perwakilan masyarakat Desa Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, mendatangi Kantor Inspektorat Kabupaten Tebo. Bukan tanpa alasan, mereka menagih janji penyelesaian audit investigasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 yang molor dari jadwal akhir September.

Kedatangan warga yang semula direncanakan sebagai aksi demonstrasi pada Rabu lalu, akhirnya menjadi audiensi tertutup dengan pengawalan aparat kepolisian. Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Tebo, Evi Hanifah, SH, yang menerima langsung perwakilan warga, mengakui adanya keterlambatan tersebut. Dia memastikan tim audit sedang bekerja maksimal.

“Ya, tadi kami menerima perwakilan dari Desa Sungai Rambai menanyakan terkait laporan hasil audit kami. Tim sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan laporan ini,” ujar Evi, Rabu (14/10/2026) usai pertemuan dengan perwakilan warga desa sungai Rambai.

Evi menegaskan laporan akan dituntaskan pada bulan ini.

“Di forum tadi sudah kami sampaikan Oktober ini kami selesaikan,” tegasnya.

Dikatakan dia, setelah rampung, laporan akan diekspos internal terlebih dahulu, baru diekspos dengan pihak terkait. Saat disinggung soal kendala dan dugaan intervensi, Evi enggan membeberkan secara terbuka.

“Kalau untuk kendala ya setiap proses tentu ada kendala. Tapi belum bisa kami sampaikan ke publik karena kami tim yang menghadapinya. Itu untuk etikanya,” pungkas Evi.

Berbeda dengan Inspektorat, Ketua BPD Sungai Rambai, Iskandar, menilai jawaban tersebut belum memberikan kepastian. Pihak Irbansus tidak berani menyebut tanggal pasti.

“Dia tidak berani menyebut tanggal, cuma memastikan di Oktober selesai. Kami minta kepastian karena masyarakat sudah resah,” ungkap Iskandar.

Iskandar menjelaskan, aksi hari ini terjadi setelah warga kesal karena janji di pemberitaan sebelumnya audit akan tuntas akhir September. Ia menyebut, pihaknya sengaja tidak melakukan demo atas saran aparat keamanan.

“Kami minta koordinasi dengan aparat keamanan, dia menyarankan jangan demo. Akhirnya kumpul di rumah saya, ndak usah demo kami tetap mendampingi kamu,” katanya.

Selain menagih audit 2025, BPD juga menuntut kejelasan kasus DD 2024 yang dinilai lebih sakral dan dibiarkan menggantung. Kasus tersebut terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Sekdes sebelumnya.

“Kami mempertanyakan jangan sampai mati di 2024 kasusnya. Mengapa 2025 diperiksa, 2024 belum? Padahal 2024 ini sangat sakral, ada pemalsuan tanda tangan Sekdes. Kami sudah tanya ke Jaksa hari Senin, lalu. Namun jawabannya sudah diserahkan ke Inspektorat,” tegas Iskandar.

Iskandar juga mengungkap fakta bahwa hubungan Kepala Desa dengan masyarakat semakin memburuk pasca SP3 tersebut. Menurutnya, Kades bersikap diskriminatif dan tidak lagi menjalankan fungsi sosialnya sebagai pemimpin desa.

“Artinya kedatangan masyarakat hari ini ke Inspektorat menunjukkan hubungan Kades dengan masyarakat tidak ada komunikasi yang baik. Semenjak SP3, ini lebih parah lagi,” bebernya.

Imbasnya, BPD mengaku sudah menggelar rapat APBDes Perubahan tanpa melibatkan Kades, karena surat-surat BPD tidak pernah ditindaklanjuti.

Redaksi

13 Oktober, 2026

Rusak dan Serobot Lahan Warga, PT Montdor Oil dan Olindo Dilaporkan ke Polres Tebo

 

PH Marzuki laporkan PT Montdor Oil dan Olindo serta Pemdes Kunangan ke Polres Tebo

TEBO-Pengerusakan dan penyerobotan lahan Warga atas hak milik Marzuki yang dilakukan oleh PT Montdor dan Olindo berujung pada pelaporan ke Polres Tebo. Hal ini disampaikan Penasehat Hukum Marzuki Leo Siahaan dan Adliansyah kepada media ini.

"Sudah sudah kita laporkan ke Polres Tebo. ada lengkap LP nya nanti saya sampaikan, Kata Adliansyah dikonfirmasi melalui saambungan seluler, Senin (12/10/26).

Adlin menyampaikan laporan tersebut tindak lanjut atas pengaduan klien kami atas nama Marzuki, yang mana lahan milik Marzuki sudah di rusak dan diserobot oleh PT Monrdor dan Olindo. LP resmi dengan nomor:STBPP/102/X/2026/SPKT/POLRES TEBO POLDA JAMBI tertanggal 12 Oktober 2026 diharapkan segera ditindak lanjuti oleh pihak polisi

Adlin mengatakan bahwasanya Tanah milik warga Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, atas nama Marzuki, diduga diserobot oleh perusahaan migas PT Montdor Oil dan Olindo untuk proyek pemasangan jaringan pipa gas.

Ironisnya, menurut keterangan kuasa hukum korban, pengerjaan penggalian dan penimbunan pipa tersebut diduga dilakukan secara diam-diam pada malam hari, tanpa sepengetahuan pemilik lahan.

Dikerjakan Malam Hari, Warga Tak Bisa Halau

Kuasa Hukum Marzuki, Leo Siahaan and Partner, Adlinsyah, mengatakan pihaknya menemukan fakta janggal di lapangan setelah menerima kuasa dari kliennya dua hari lalu.

"Yang kami lihat dan sampaikan di lapangan, ditanyakan dengan beberapa warga setempat, pengerjaan lahan milik klien kami dilakukan pada malam hari. Makanya tidak ada yang bisa menghalau kegiatan tersebut sehingga pada saat kami datang ke lokasi ternyata sudah ditanami pipa dan ditimbun," beber Leo Sabtu (10/10/2026).

Ia menyebut, saat tim kuasa hukum turun ke lokasi, bekas galian dan timbunan tanah untuk jalur pipa masih terlihat jelas. Bahkan, aktivitas pekerja sudah selesai di atas lahan tersebut.

Diduga Ada Peran Pemdes, Tanpa Izin dan Tanpa Ganti Rugi

Leo menegaskan, kliennya sama sekali tidak pernah memberikan izin, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pihak perusahaan maupun Pemerintah Desa (Pemdes) Kunangan.

"Klien kami sudah menyerahkan kuasa terhitung sejak dua hari lalu, bahwa terkait dengan tanah klien kami yang diduga diserobot oleh PT Montdor Oil ataupun Olindo, diduga ada perannya Pemdes Kunangan," ujar Leo.

"Kita sudah turun ke lokasi, murni ada penggalian yang dilakukan oleh PT Montdor dan Olindo atau pihak Pemdes Kunangan yang diduga telah memberikan izin, sehingga tanah klien kami dilakukan pengerukan untuk penanaman pipa tersebut," lanjutnya.

Padahal, menurut pengakuan Marzuki, ia sudah beberapa kali ditemui oleh pihak perusahaan dan Pemdes untuk dimintai izin, namun ia dengan tegas menolak.

"Ketika ditanyakan ke klien kami ternyata tidak pernah memberi izin atau mendapat tali asih juga ganti rugi dari PT tersebut. Berdasarkan penuturan klien kami, beberapa kali ditemui dari pihak PT maupun Pemdes, dari keterangan klien kami tetap tidak memberikan izin," tegas Leo.

Artinya, tidak ada proses jual beli, tidak ada ganti rugi, dan tidak ada tali asih yang diterima pemilik sah, namun pipa sudah tertanam di lahannya.

Somasi dan Plang Peringatan Tak Digubris, Dilaporkan ke Polres Tebo

Sebagai bentuk peringatan, pihak kuasa hukum mengaku telah melayangkan somasi resmi kepada perusahaan dan memasang plang kepemilikan serta plang peringatan di atas lahan tersebut. Namun, somasi tersebut diduga tidak diindahkan.

"Tindak lanjut dari kami sudah layangkan somasi dan membuat plang peringatan terhadap lahan tersebut. Pada saat turun ke lokasi/lapangan mereka masih melakukan aktivitas," ungkapnya.

Tak tinggal diam, Leo memastikan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum pidana.

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya hukum untuk tindak pidananya, diduga berkaitan dengan penyerobotan lahan Pasal 385 KUHP, pengerusakan lahan Pasal 406 KUHP, maupun pelanggaran Undang-Undang Migas ke Polres Tebo," pungkasnya.

Redaksi

06 Oktober, 2026

BSI Tersenyum, Uang Rp 3,8 Miliar Dikembalikan Jaksa

 

Pasca penyerahan uang senilai Rp 3,8 miliar Kajari dan pimpinan PT BSI foto bareng

TEBO - Senyum lebar terlihat dari pimpinan Manajemen PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Pasalnya barang bukti uang tunai senilai Rp3.825.022.282,85 dikembalikan oleh Kejari Tebo, kepada PT Bank Syariah Indonesia (BSI), pada Selasa (6/10/2026).

Pengembalian uang tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jambi Rimbo Bujang 1 periode tahun 2021.

Berdasarkan siaran pers Kejari Tebo, pelaksanaan eksekusi tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7477 K/Pid.Sus/2026 tanggal 15 Juli 2026. Dalam putusan tersebut, barang bukti berupa uang tunai diperintahkan untuk dikembalikan kepada PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Adapun uang yang dikembalikan terdiri dari dua sumber, yakni:

Pertama, uang angsuran pokok yang telah dibayarkan oleh 26 orang nasabah BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1 per 24 Januari 2025. Uang tersebut menjadi temuan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Nomor PE.03.03/SR-46/PW05/5/2025, dengan nilai Rp2.397.258.168,85.

Kedua, uang pembayaran klaim asuransi yang telah dibayarkan oleh Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah kepada BSI, yang juga menjadi bagian dari temuan audit PKKN BPKP Perwakilan Provinsi Jambi. Nilainya mencapai Rp1.427.764.114,00.

Dengan demikian, total uang tunai yang dieksekusi dan dikembalikan kepada pihak BSI mencapai:
Rp3.825.022.282,85

(Tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh lima sen).

Pengembalian barang bukti tersebut dilaksanakan di Muara Tebo, Selasa 6 Oktober 2026, sebagai bagian dari tahapan eksekusi putusan perkara tindak pidana korupsi.

Dalam perkara korupsi pembiayaan KUR BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1 periode 2021 tersebut, Kejari Tebo menyebut terdapat dua terpidana yang telah dilakukan eksekusi pidana pokok berupa pidana penjara.

Keduanya yakni Ermalia Wendi binti Akmal, selaku eks Branch Manager BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1, serta Mardiantoni bin Muhtar M, selaku eks Micro Staff BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1.

Selain dua terpidana tersebut, dalam perkembangan perkara juga terdapat satu orang terdakwa berinisial H.A.P. yang disebut turut terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi pembiayaan KUR BSI KCP Jambi Rimbo Bujang 1 periode 2021.

Saat ini, perkara terdakwa H.A.P. disebut sedang dalam proses pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi.

Tahap pengembalian uang tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara yang berkaitan dengan pembiayaan KUR BSI tersebut.

Dalam kegiatan eksekusi itu turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Tebo Dr. Alfian Bombing, S.H., M.H., perwakilan Bank Syariah Indonesia dari pusat, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), serta Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Tebo.

Kejari Tebo melalui siaran persnya menyampaikan bahwa pelaksanaan eksekusi dan pengembalian barang bukti tersebut merupakan bagian dari capaian kinerja Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo dalam penanganan perkara tindak pidana khusus.

Dari perkara KUR BSI Rimbo Bujang, uang Rp3,825 miliar kini resmi dikembalikan kepada pihak Bank Syariah Indonesia melalui tahapan eksekusi Kejaksaan Negeri Tebo.

Redaksi

01 Oktober, 2026

Terungkap Modus Oknum Guru Honorer SD di Tebo Cabuli Murid

 

Pelaku H (44) Oknum guru honorer SD di Tebo Tengah ditahan Polisi 

TEBO - Polisi langsung menahan H (44), oknum guru honorer di sebuah Sekolah Dasar (SD) Kec Tebo Tengah. Penahanan tersangka H didasari atas dua alat bukti yang ada.

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Frasetyawan menyebutkan, pasca penyidik melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, oknum guru H langsung dijemput dirumahnya pada, Senin (28/9/2026). Dihadapan penyidik H tidak dapat mengelak dan mengakui semua perbuatannya. "Tersangka H tidak melakukan perlawanan dan cukup koperatif," kata Very.

Disampaikan Very, modus pelaku H yakni, mengajak salah satu korban ke rumah pelaku dengan alasan untuk mengambil buku. "TKP nya dirumah pelaku, disaat jam pelajaran di sekolah," kata Kasat.

Sementara untuk korban sendiri semuanya ada dua orang, yakni 1 perempuan dan 1 laki-laki. untuk mempertanggung jawaban perbuatan, pelaku H dikenai pasal 418 dengan ancaman kurungan penjara selama 12 tahun.

Redaksi

30 September, 2026

Realistis, Agus Nazar Sumringah 1 Triliun Ngalir ke Tebo

 

Agus Nazar membuktikan kendala Fiskal tak jadi Penghalang untuk Bangun Tebo

TEBO – Senyum lebar terpancar dari raut Bupati Tebo Agus Rubiyanto dan Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi. Pasalnya kinerja Agus Nazar dinilai sangat realiatis dengan apa yang di dapat. Tak tanggung-tanggung duet moncer ini mampu menarik dana pusat senila Rp 1 Triliun ngalir ke Kabupaten Tebo.

Patut dibayangkan, dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak menjadi alasan bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk berhenti bergerak. Di bawah kepemimpinan Bupati Tebo Agus Rubiyanto, SE, MM bersama Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi, SE, M.Si., Pemkab Tebo terus melakukan strategi jemput bola ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan dukungan pembangunan bagi masyarakat.

Berbagai kebutuhan pembangunan daerah dibawa langsung ke kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan sebagai strategi untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan, sehingga program-program strategis yang membutuhkan anggaran besar tetap dapat diperjuangkan meskipun ruang fiskal APBD Kabupaten Tebo terbatas.

Upaya tersebut membuahkan dukungan melalui sejumlah program pembangunan berskala besar, khususnya di bidang pendidikan. Di antaranya Proyek Strategis Nasional untuk Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), Program Sekolah Rakyat (SR), serta Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Jika dihitung berdasarkan nilai dukungan dari sejumlah program pembangunan yang diperjuangkan melalui pemerintah pusat, nilainya mencapai sekitar Rp1 triliun, khususnya dari dua program pendidikan berskala besar, yakni SNT dan Sekolah Rakyat.

Boyong Program SNT Senilai Sekitar Rp300 Miliar

Salah satu dukungan strategis yang diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Tebo adalah program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dengan nilai sekitar Rp300 miliar.

Program tersebut diproyeksikan menghadirkan fasilitas pendidikan terpadu dengan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tebo.

Kehadiran program berskala besar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Pembangunan daerah, menurut Pemkab Tebo, tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Investasi terbesar untuk masa depan daerah juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan yang berkualitas dan akses pendidikan yang semakin luas.

Masuknya program berskala nasional tersebut menjadi tambahan dukungan penting bagi Kabupaten Tebo, sekaligus membuka ruang pembangunan yang tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD.

Sekolah Rakyat, Dukungan Sekitar Rp700 Miliar

Selain SNT, Kabupaten Tebo juga mendapatkan dukungan melalui Program Sekolah Rakyat (SR) dengan nilai sekitar Rp700 miliar.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Nilai dukungan yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan Kabupaten Tebo terus diperjuangkan pada tingkat pemerintah pusat.

Jika nilai dukungan SNT sekitar Rp300 miliar dan Program Sekolah Rakyat sekitar Rp700 miliar digabungkan, nilainya mencapai sekitar Rp1 triliun.

Angka tersebut menggambarkan besarnya peluang pembiayaan pembangunan yang berhasil dibuka melalui strategi jemput bola pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Tidak Hanya Bangun Baru, Sekolah yang Ada Juga Direvitalisasi

Dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan Kabupaten Tebo juga diperkuat melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kelayakan sarana serta prasarana sekolah yang telah ada.

Dengan demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Tebo tidak hanya berbicara mengenai pembangunan fasilitas baru berskala besar, tetapi juga bagaimana sekolah-sekolah yang selama ini digunakan masyarakat mendapatkan lingkungan belajar yang semakin layak.

Revitalisasi menjadi penting karena kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga oleh tersedianya lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan mendukung aktivitas belajar mengajar.

Melalui dukungan tersebut, sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tebo diharapkan semakin memadai sehingga peserta didik maupun tenaga pendidik dapat memperoleh lingkungan belajar yang lebih baik.

Rangkaian program SNT, Sekolah Rakyat dan Revitalisasi Satuan Pendidikan pada akhirnya saling melengkapi. Ada pembangunan fasilitas baru, ada perluasan akses pendidikan, dan ada peningkatan kualitas fasilitas pendidikan yang sudah tersedia.

Kerja Keras Jemput Bola ke Pusat

Rangkaian dukungan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah.

Pemkab Tebo menyadari bahwa pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan APBD. Karena itu, pemerintah daerah terus membuka komunikasi, membangun koordinasi dan memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah melalui berbagai program kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Bupati Agus Rubiyanto bersama Wakil Bupati Nazar Efendi membawa kebutuhan pembangunan Kabupaten Tebo ke tingkat pusat dan memperjuangkan agar dukungan tersebut dapat hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Strategi jemput bola tersebut menjadi salah satu upaya untuk memastikan kebutuhan pembangunan daerah tidak berhenti pada tahap perencanaan.

Bagi Pemkab Tebo, dukungan anggaran dari pemerintah pusat bukan sekadar persoalan besarnya angka. Yang lebih penting adalah bagaimana dukungan tersebut diterjemahkan menjadi pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pendidikan yang lebih layak, fasilitas yang lebih memadai, lingkungan belajar yang lebih baik dan akses pendidikan yang semakin luas merupakan tujuan akhir dari berbagai dukungan pembangunan tersebut.

Di tengah keterbatasan APBD, Pemkab Tebo berupaya mencari dan membuka berbagai sumber dukungan pembangunan agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi. Melalui dukungan pemerintah pusat yang terus diperjuangkan, Pemerintah Kabupaten Tebo berupaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian dari perjalanan menuju Tebo Cerdas 2030.

Kominfo Tebo

25 September, 2026

Naik Tahap Sidik, Oknum Guru Cabul di Tebo Perdaya Korban dengan Iming-Iming

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Frasetyawan dan Kanit PPA Polres Tebo, Jumat, (25/9/26)

TEBO - Kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum guru honorer disalah satu Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tebo kini sudah memasuki tahap penyidikan (sidik). Hal ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Frasetyawan didampingi Kanit PPA Polres Tebo, Jumat (25/9/2026) diruangannya.

Kasat menyanpaikan jika perkembangan kasus yang mencoreng dunia pedidikan di Tebo kini terus berlanjut. Pasalnya pada proses penyelidikan tahan awal, penyidik sudah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan.

"sudah ada 6 saksi, yakni korban 3 orang dan 3 orang dari orang tua korban yang kita panggil untuk kita gali keterangannya," sebut Kasat meyakini.

Pasca prasidik, rencanaya pihak penyididk bakal menjadwalkan pemanggilan beberapa saksi guna menguatkan proses penyidikan. Ini disampaikan Kasat melengkapi berkas penyidikan dan ditakutkan bakal bertambah korban oknum guru.

"senin kita jadwalkan lagi pemanggilan saksi, ya tidak tertutup kemungkinan kita juga koodinasi dengan pihak dinas PPA sebagai pendampingan," ujarnya.

Saat disinggung sejak kapan kejadian dugaan pelecehan tersebut dilakukan dan apa motif dari oknum guru hingga tega merusak masa depan korban, Kasat bilang kejadian sudah dilakukan sejak kotban masih duduk di kelas 3. sementara motif oknum guru memperdaya korban yakni dengan mengiming-imingi sesuatu.

"korban diiming-imingi sesuatu oleh oknum," kata Kasat pasca saksi korban diperiksa.

Sementara lanjut Kasat jika oknum guru tersebut terbukti bersalah, kepada oknum bakal dikenakan pasal perlindungan anak yakni pasal 418  dan 415, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.

Redaksi

24 September, 2026

Tolak PETI, Warga Puntikalo Desak Polisi Usut Pemicu Konflik Antar Desa

Lokasi jalan desa Puntikalo yang hancur akibat aktifitas PETI

TEBO - Warga Desa Punti Kalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi, kembali menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) menggunakan rakit dompeng. Pada Kamis (24/9/2026), sejumlah warga menyebut ada dugaan keterlibatan mantan Kepala Desa Puntikalo dalam aktivitas PETI. Warga juga menduga yang bersangkutan memiliki tempat pembakaran emas sekaligus rakit dompeng. 

Kendati demikian dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak berwenang. Tak hanya persoalan aktivitas PETI, warga juga menyoroti dampak yang ditimbulkan akibat aktifitas PETI. Bukan hanya kerusakam lingkungan sungai Batanghari, nanum kerusakan lain tidak kalah parah yakni, hancurnya akses penghubung jalan yang digunakan warga untuk beraktifitas.

Menurut warga, sejumlah rakit dompeng diduga telah beroperasi di wilayah tersebut dan aktivitasnya menyebabkan kerusakan jalan lingkungan. Bahkan, jalan cor beton yang menjadi akses masyarakat disebut mengalami kerusakan hingga terputus akibat aktivitas tersebut.

Warga menegaskan bahwa masyarakat Desa Puntikalo menolak adanya aktivitas PETI di wilayah mereka. Salah seorang warga mengatakan, keberadaan Sungai Batanghari sejak dahulu menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat dan menurut pemahaman warga setempat tidak semestinya digunakan untuk aktivitas dompeng. 

"Dari nenek moyang, Sungai Batanghari ini tidak boleh didompeng," ujar warga.

Konflik antara masyarakat Desa Puntijalo dan Desa Teluk Langkap terkait aktivitas PETI juga disebut telah berlangsung berulang kali. Mulai dari penangkapan rakit dompeng hingga pekerja yang diduga terlibat aktivitas tersebut telah terjadi. Warga Punti Kalo meminta aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas dan menyelesaikan persoalan tersebut agar konflik tidak terus berulang di tengah masyarakat.

Warga juga menagih janji Bupati Tebo yang sebelumnya disebut akan menurunkan personel kepolisian dan TNI untuk menjaga wilayah perbatasan yang menjadi titik rawan konflik antara Desa Punti Kalo dan Desa Teluk Langkap. Masyarakat berharap kehadiran aparat tidak hanya dilakukan saat terjadi penangkapan atau konflik, tetapi juga melalui pengawasan secara berkelanjutan sehingga aktivitas PETI dan potensi gesekan antar warga dapat dicegah.

Redaksi

Edukasi

Politik

Teknologi