Rimbo Lautan Api, 6 Unit Damkar Dikerahkan
TEBO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Koperasi Maju Bersama. Dalam proses penyidikan tersebut, pihak kejaksaan telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk Ketua Koperasi Maju Bersama, Azri.
Kasi Pidsus Kejari Tebo, Novy Saputra, SH, saat dikonfirmasi pada Kamis (29/10/2026), membenarkan adanya pemeriksaan saksi-saksi serta kegiatan pemeriksaan langsung di lapangan. Menurut Novy, proses penyidikan masih berjalan dan pihaknya terus mengumpulkan keterangan untuk mendalami perkara tersebut.
“Sudah banyak saksi yang kita mintai keterangan, dan masih ada juga yang belum,” ungkap Novy Saputra.
Ia menambahkan, pemanggilan saksi-saksi telah dilakukan pada Jumat dan Sabtu pekan sebelumnya. Namun, pihak kejaksaan belum merinci jumlah keseluruhan saksi yang telah diperiksa maupun materi pemeriksaan lebih lanjut.
Sementara itu, Ketua Koperasi Maju Bersama, Azri, menjelaskan bahwa koperasi yang dipimpinnya memperoleh izin Hutan Tanaman Rakyat melalui perubahan status kawasan hutan produksi (HP) menjadi HTR pada 2010. Ia menyebutkan luas izin yang diperoleh mencapai 226.374 hektare. Azri juga menerangkan bahwa koperasi pernah mengikuti program pembiayaan yang dicanangkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H).
Menurut Azri, pihaknya mengajukan pembiayaan kepada kementerian terkait, kemudian dilakukan evaluasi terhadap lokasi kegiatan. Setelah proses tersebut, dibuat perjanjian pembiayaan di hadapan notaris di Muara Bungo. Ia menyebut pembiayaan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pada sekitar 300 hektare lahan, dengan nilai kurang lebih Rp 8 juta per hektare, untuk kebutuhan penebasan lahan (stacking), pembibitan, dan pemeliharaan tanaman.
Azri mengakui bahwa kewajiban pembayaran pinjaman seharusnya mulai dilakukan pada 2019. Namun, menurut keterangannya, terdapat kendala teknis di lapangan dan persoalan penyertaan dana kepada koperasi. Ia menyebut koperasi baru melakukan dua kali penyetoran, masing-masing sebesar Rp 6 juta dan Rp 5 juta.
Selanjutnya, penagihan pinjaman dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Jambi. Azri menyebut nilai pokok utang yang harus diselesaikan sekitar Rp1,4 miliar dan mengakui belum ada pembayaran lanjutan hingga muncul ancaman penyitaan barang.
Terkait pemanggilan oleh Kejari Tebo, Azri mengatakan dirinya hadir untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan tersebut. Ia menilai persoalan yang dihadapi koperasi merupakan masalah utang-piutang yang seharusnya diselesaikan melalui ranah perdata, bukan tindak pidana korupsi. Meski demikian, proses hukum masih berjalan dan penentuan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh.
Redaksi
TEBO - Kasus dugaan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Tebo akhirnya memasuki babak akhir.
Warga Puntikalo Stres, Puluhan Rakit Dompeng Warga Teluk Langkap Masuk ke Desa Puntikalo
TEBO-Pengerusakan dan penyerobotan lahan Warga atas hak milik Marzuki yang dilakukan oleh PT Montdor dan Olindo berujung pada pelaporan ke Polres Tebo. Hal ini disampaikan Penasehat Hukum Marzuki Leo Siahaan dan Adliansyah kepada media ini."Sudah sudah kita laporkan ke Polres Tebo. ada lengkap LP nya nanti saya sampaikan, Kata Adliansyah dikonfirmasi melalui saambungan seluler, Senin (12/10/26).Adlin menyampaikan laporan tersebut tindak lanjut atas pengaduan klien kami atas nama Marzuki, yang mana lahan milik Marzuki sudah di rusak dan diserobot oleh PT Monrdor dan Olindo. LP resmi dengan nomor:STBPP/102/X/2026/SPKT/POLRES TEBO POLDA JAMBI tertanggal 12 Oktober 2026 diharapkan segera ditindak lanjuti oleh pihak polisiAdlin mengatakan bahwasanya Tanah milik warga Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, atas nama Marzuki, diduga diserobot oleh perusahaan migas PT Montdor Oil dan Olindo untuk proyek pemasangan jaringan pipa gas.Ironisnya, menurut keterangan kuasa hukum korban, pengerjaan penggalian dan penimbunan pipa tersebut diduga dilakukan secara diam-diam pada malam hari, tanpa sepengetahuan pemilik lahan.Dikerjakan Malam Hari, Warga Tak Bisa HalauKuasa Hukum Marzuki, Leo Siahaan and Partner, Adlinsyah, mengatakan pihaknya menemukan fakta janggal di lapangan setelah menerima kuasa dari kliennya dua hari lalu."Yang kami lihat dan sampaikan di lapangan, ditanyakan dengan beberapa warga setempat, pengerjaan lahan milik klien kami dilakukan pada malam hari. Makanya tidak ada yang bisa menghalau kegiatan tersebut sehingga pada saat kami datang ke lokasi ternyata sudah ditanami pipa dan ditimbun," beber Leo Sabtu (10/10/2026).Ia menyebut, saat tim kuasa hukum turun ke lokasi, bekas galian dan timbunan tanah untuk jalur pipa masih terlihat jelas. Bahkan, aktivitas pekerja sudah selesai di atas lahan tersebut.Diduga Ada Peran Pemdes, Tanpa Izin dan Tanpa Ganti RugiLeo menegaskan, kliennya sama sekali tidak pernah memberikan izin, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pihak perusahaan maupun Pemerintah Desa (Pemdes) Kunangan."Klien kami sudah menyerahkan kuasa terhitung sejak dua hari lalu, bahwa terkait dengan tanah klien kami yang diduga diserobot oleh PT Montdor Oil ataupun Olindo, diduga ada perannya Pemdes Kunangan," ujar Leo."Kita sudah turun ke lokasi, murni ada penggalian yang dilakukan oleh PT Montdor dan Olindo atau pihak Pemdes Kunangan yang diduga telah memberikan izin, sehingga tanah klien kami dilakukan pengerukan untuk penanaman pipa tersebut," lanjutnya.Padahal, menurut pengakuan Marzuki, ia sudah beberapa kali ditemui oleh pihak perusahaan dan Pemdes untuk dimintai izin, namun ia dengan tegas menolak."Ketika ditanyakan ke klien kami ternyata tidak pernah memberi izin atau mendapat tali asih juga ganti rugi dari PT tersebut. Berdasarkan penuturan klien kami, beberapa kali ditemui dari pihak PT maupun Pemdes, dari keterangan klien kami tetap tidak memberikan izin," tegas Leo.Artinya, tidak ada proses jual beli, tidak ada ganti rugi, dan tidak ada tali asih yang diterima pemilik sah, namun pipa sudah tertanam di lahannya.Somasi dan Plang Peringatan Tak Digubris, Dilaporkan ke Polres TeboSebagai bentuk peringatan, pihak kuasa hukum mengaku telah melayangkan somasi resmi kepada perusahaan dan memasang plang kepemilikan serta plang peringatan di atas lahan tersebut. Namun, somasi tersebut diduga tidak diindahkan."Tindak lanjut dari kami sudah layangkan somasi dan membuat plang peringatan terhadap lahan tersebut. Pada saat turun ke lokasi/lapangan mereka masih melakukan aktivitas," ungkapnya.Tak tinggal diam, Leo memastikan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum pidana."Dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya hukum untuk tindak pidananya, diduga berkaitan dengan penyerobotan lahan Pasal 385 KUHP, pengerusakan lahan Pasal 406 KUHP, maupun pelanggaran Undang-Undang Migas ke Polres Tebo," pungkasnya.Redaksi
Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Frasetyawan dan Kanit PPA Polres Tebo, Jumat, (25/9/26)
TEBO - Kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum guru honorer disalah satu Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Tebo kini sudah memasuki tahap penyidikan (sidik). Hal ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Frasetyawan didampingi Kanit PPA Polres Tebo, Jumat (25/9/2026) diruangannya.
Kasat menyanpaikan jika perkembangan kasus yang mencoreng dunia pedidikan di Tebo kini terus berlanjut. Pasalnya pada proses penyelidikan tahan awal, penyidik sudah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan.
"sudah ada 6 saksi, yakni korban 3 orang dan 3 orang dari orang tua korban yang kita panggil untuk kita gali keterangannya," sebut Kasat meyakini.
Pasca prasidik, rencanaya pihak penyididk bakal menjadwalkan pemanggilan beberapa saksi guna menguatkan proses penyidikan. Ini disampaikan Kasat melengkapi berkas penyidikan dan ditakutkan bakal bertambah korban oknum guru.
"senin kita jadwalkan lagi pemanggilan saksi, ya tidak tertutup kemungkinan kita juga koodinasi dengan pihak dinas PPA sebagai pendampingan," ujarnya.
Saat disinggung sejak kapan kejadian dugaan pelecehan tersebut dilakukan dan apa motif dari oknum guru hingga tega merusak masa depan korban, Kasat bilang kejadian sudah dilakukan sejak kotban masih duduk di kelas 3. sementara motif oknum guru memperdaya korban yakni dengan mengiming-imingi sesuatu.
"korban diiming-imingi sesuatu oleh oknum," kata Kasat pasca saksi korban diperiksa.
Sementara lanjut Kasat jika oknum guru tersebut terbukti bersalah, kepada oknum bakal dikenakan pasal perlindungan anak yakni pasal 418 dan 415, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.
Redaksi
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru